6:26 pm - Thursday July 31, 2014

PERMASALAHAN WAKAF DAN LEMBAGA-LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA (MUDZAKARAH WAKAF UANG ULAMA RIFA’IYAH)

Sunday, 21 February 2010 21:20 | Bahsul Masa'il | 2 Comments | Read 1333 Times
uang

Ilustrasi dari google

Oleh : KH Mukhlisin Muzarie ( Ketua Umum DPP Rifaiyah )

I.    PENDAHULUAN
Wakaf adalah suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam perkembangan masyarakat Islam baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan, ekonomi dan sosial. Lembaga ini jika dibandingkan dengan zakat, infak dan sedekah memiliki kekuatan ekonomi yang kokoh mengingat dana yang ditransfer untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan sosial adalah keuntungan atau manfaatnya sementara pada zakat, infak dan sedekah adalah assetnya sehingga bersifat konsumtif. Wakaf yang didefinisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama memiliki fungsi ritual (ubudiyah) dan sosial (kemasyarakatan).  Fungsi ritual wakaf adalah sebagai implementasi iman seseorang dalam bentuk kesadaran beramal saleh yang dapat diharapkan menjadi bekal hidup di akhirat yang mengalir pahalanya terus menerus (shadaqah jariyah) walaupun yang bersangkutan telah meningal dunia, sedangkan fungsi sosialnya sebagai bentuk solidaritas yang dapat diharapkan menjadi instrumen yang kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat yang bekelanjutan (dana abadi).
Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah berperan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan tempat ibadah, tempat persinggahan musafir, tempat penyebaran ilmu, sekolah, pembuatan karya tulis, pengadaan air bersih dan kebutuhan fakir miskin.  Pada masa Bani Umayah dan Bani Abasiyah peranan wakaf tidak terbatas pada pembangunan tempat-tempat ibadah dan pendidikan, tetapi menjangkau penyediaan biaya operasional majelis ilmu, biaya operasional perpustakaan, pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen serta tenaga kependidikan lainnya.
Uraian di atas menunjukkan betapa besar peranan wakaf yang dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat, baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial maupun kegiatan-kegiatan akademik. Namun di Indonesia faktanya lain, perwakafan saat ini menghadapi problem yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif  dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Kenyataan ini menggambarkan kondisi perwakafan yang apabila meminjam istilah Mundzir Qahaf, merupakan wakaf langsung, bukan wakaf produktif. Artinya wakaf yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan wakaf yang disediakan untuk kepentingan produksi.
Adanya jumlah wakaf langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan wakaf produktif, perwakafan di Indonesia menghadapi problem yang serius, terutama terkait dengan biaya operasional yang harus dicari dari luar wakaf. Problem lain yang tidak kalah pentingnya adalah banyak lahan-lahan pertanian yang subur berubah menjadi lahan kering yang tidak produktif.  Para nadzir yang ingin berupaya untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi usaha-usaha baru yang produktif seperti membuat tambak udang atau menukarnya dengan lahan yang strategis atau menjualnya ke pihak lain dan uangnya digunakan untuk modal usaha, tetapi menghadapi kesulitan berhubung dengan kepercayaan masyarakat bahwa wakaf tidak boleh dijual atau dihibahkan atau ditukar dengan yang lain.   Selain itu, perubahan wakaf secara konstitusional sangat sulit, karena harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Agama dan harus menempuh birokrasi yang panjang sehingga memakan waktu dua sampai tiga tahun.
Konsep wakaf sedemikian rigid perlu dikaji ulang (redefinisi), baik terkait dengan benda-benda yang boleh diwakafkan maupun dengan transaksi dan sasarannya. Pada masa silam pola hidup masyarakat umumnya agraris, perekonomian terutama di pedesaan didominasi oleh sektor-sektor pertanian, peternakan dan perkebunan  sehingga tidak aneh apabila di masyarakat ditemukan aset wakaf berupa tanah dan bangunan.  Berbeda dengan pola hidup masyarakat modern atau masyarakat industri, mereka umumnya tidak memliki lahan yang cukup untuk berwakaf, tetapi memiliki penghasilan rutin setiap bulan. Disamping itu, lahan-lahan pertanian di pinggiran kota sekarang telah berubah menjadi sentra-sentra industri dan pusat-pusat pemukiman.  Dengan demikian, ekselarasi wakaf melalui sektor pertanahan menjadi sangat sempit.
Persoalan lain yang terkait dengan implementasi hukum perwakafan adalah karena institusi wakaf di Indonesia belum dikelola dengan kerangka kerja profesional. Sebagai akibatnya, cukup banyak lembaga keagamaan dan yayasan pendidikan yang terlantar pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pihak wakif hanya mewakafkan sebidang tanah kosong untuk pembangunan sarana peribadatan atau pendidikan tanpa memikirkan biaya pembangunan dan operasionalnya. Selanjutnya diserahkan kepada pengelola atau nadzir yang bekerja secara sambilan, bukan sebagai pekerja khusus yang diserahi tugas untuk mengelola institusi wakaf yang mendapat imbalan dari pekerjaannya itu.
Ada sebuah institusi wakaf yang berhasil dieksplorasi dari masyarakat dan dikelola secara modern serta diberdayakan melalui lembaga-lembaga ekonomi syari’ah sehingga berkembang pesat dan mampu membiayai proyek-proyek keagamaan serta menjadi salah satu instrumen kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu lembaga wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Badan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor berhasil menghimpun dana (fund rising) tidak terbatas pada tanah dan bangunan (property) tetapi menerima wakaf uang (cash wakaf) yang berasal dari para aghniya dan wali santri, dan menerima wakaf jasa pelayanan, terutama dari alumni yang secara suka rela menyatakan kesediaannya untuk menabdi ke pondok Gontor.
Wakaf Gontor berawal dari wakaf para pendiri pondok (Trimurti)  yang mewakafkan harta milik mereka untuk kepentingan pendidikan dan dakwah Islamiyah. Pengelolaannya diserahkan kepada sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk itu yang diberi nama “Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor”.  Badan wakaf berupaya memberdayakan aset wakaf dengan membuka unit-unit usaha dan pusat-pusat perbelanjaan yang dikendalikan dengan sistem manajemen modern. Pondok Modern Darussalam Gontor sekarang telah memiliki modal usaha yang besar mencapai ratusan miliar rupiah dan memiliki unit-unit usaha yang banyak. Menurut laporan Abdullah Syukri Zarkasyi, unit-unit usaha milik pondok di bawah koordinasi Kopontren berjumlah 25 buah,  bahkan mencapai 50 buah apabila menghitung sub-sub unit yang tersebar di pondok-pondok cabang.  Diantaranya berupa pabrik penggilingan padi, pabrik es, pabrik air minum, percetakan, wartel, waserda, toko buku, toko bahan bangunan, apotek, jasa angkutan, penginapan, balai kesehatan dan beberapa kantin. Penghasilan dari unit-unit usaha ini, Pondok Modern Darussalam Gontor setiap tahun memperoleh keuntungan bersih lebih dari 6 milyar, dan pada tahun 2009 naik mencapai 15 milyar rupiah  yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan pondok, menggaji guru (ustadz), dosen, karyawan, beasiswa dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya.

II.    KONSEP WAKAF
Ulama fikih, dalam kasus wakaf, mengacu pada praktik wakaf Umar sehingga memberikan persyaratan yang ketat, benda yang diwakafkan harus berupa benda-benda konkrit yang memiliki karakter lestari (baqa’u al-‘ain) dan memiliki manfaat yang berkelanjutan (dawam al-manfaat) serta transaksinya dituangkan dalam bentuk iqrar dengan memuat pernyataan-persyaratan tertentu yang bersifat melepaskan hak untuk jangka waktu yang tidak terbatas (muabbad). Ulama fikih dengan menggunakan metode qiyas pada wakaf Umar tersebut menentukan persyaratan wakaf yang rigid, bahwa benda-benda wakaf harus berupa benda tidak bergerak (‘iqar) seperti tanah pekarangan atau tanah sawah.  Selanjutnya benda wakaf dikembangkan berdasarkan himbauan Nabi tentang investasi akhirat  dan hadits riwayat Abu Hurairah tentang macam-macam bentuk investasi  yang difahami melalui metode al-mashlahah dan maqashid al-syari’ah sehingga benda wakaf meliputi pendirian lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, perpustakaan, peribadatan, panti sosial, penggalian sumber air, infak dan sedekah yang mendukung biaya operasionalnya.
Ulama fikih dengan mengacu pada praktik wakaf Umar menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf yang sangat ketat. Persyaratan-persyaratan tersebut dilihat dari satu sisi memang diperlukan, karena barang yang memiliki likwiditas rendah dipandang sebagai benda yang memenuhi persyaratan wakaf dengan tujuan untuk menjamin tujuan wakaf, yaitu kelestarian institusi (baqa al-‘ain) dan keberlanjutan manfaat (dawam al-manfa’at). Akan tetapi dilihat dari sisi lain persyaratan-persyaratan tersebut justru mengakibatkan terhambatnya perkembangan wakaf. Sebagai bukti dapat dikemukakan bahwa aset wakaf di masyarakat hingga saat ini umumnya berupa tanah dan bangunan (property) yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat (konsumtif), bukan berupa komoditas yang dapat dikembangkan melalui unit-unit usaha dan perdagangan, karena wakaf properti mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai satu-satunya benda yang sah diwakafkan.
Selanjutnya ulama fikih memberikan konsep wakaf yang berbeda sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa transaksi wakaf sama dengan pinjaman (‘ariyah). Untuk mendukung pendapatnya ini Abu Hanifah mensyaratkan wakaf berupa benda kongkrit (al-‘ain) yang memiliki karakter lestari dan berupa benda tidak bergerak, bukan berupa benda bergerak dan bukan berupa manfaat atau jasa. Menurut pandangannya benda bergerak memiliki karakter tidak lestari, oleh karena itu tidak boleh diwakafkan, kecuali apabila mengikuti benda-benda tidak bergerak. . Apabila seseorang mewakafkan sawah atau kebun kemudian mewakafkan traktor serta peralatan lain yang digunakan untuk membajak atau memanen, maka hukumnya boleh. Demikian pula mewakafkan mushalla beserta hamba sahaya yang mengurus dan menjaga kebersihannya, hukumnya boleh.  Selanjutnya Imam Muhammad dan Abu Yusuf membolehkan wakaf kuda dan senjata yang digunakan untuk peperangan. Kedua murid Abu Hanifah ini menggunakan istihsan sebagai dasar hukumnya, bukan qiyas, karena menurut qiyas tidak boleh, mengingat wakaf menurut mereka ialah untuk selama-lamanya (mu’abbad), sedangkan benda-benda tersebut tidak memiliki persyaratan yang dimaksudkan. Mereka mengemukakan alasan dengan kasus Abbas, paman Nabi dan Khalid yang mewakafkan beberapa baju besi untuk kepentingan perang yang kemudian dicabut kembali.
Lebih lanjut Imam Muhammad membolehkan wakaf benda-benda bergerak yang berlaku di masyarakat (lita’amul al-nas) seperti wadung (kapak besar), kapak, golok, arit, periuk, wajan, dan lain-lainnya, termasuk alat-alat dapur dan perkakas rumah tangga. Tetapi Abu Yusuf tidak setuju dengan pendapat Imam Muhammad tersebut, menurut pendapatnya peralatan dapur dan perkakas rumah tangga tidak dapat diqiyaskan dengan peralatan perang, karena qiyas tidak berlaku pada masalah-masalah yang ada nash. Imam Muhammad mengajukan jawaban bahwa qiyas bisa ditinggalkan pada masalah-masalah yang berlaku di masyarakat (lita’amul al-nas). Misalnya transaksi kerja, tidak berlaku qiyas, karena dalam transaksi disyaratkan berupa barang atau jasa yang terukur, tidak terpenuhi, tetapi sah karena berlaku di masyarakat.  Selanjutnya Al-Kasanie, salah seorang penganut madzhab Hanafi, memberikan persyaratan benda wakaf sebagai berikut :
Pertama, harus berupa benda tidak bergerak dan tidak berubah seperti tanah pekarangan, perkebunan dan sebagainya. Benda-benda bergerak tidak dapat diwakafkan karena mudah menyusut, mudah berubah dan hancur padahal persyaratan wakaf untuk jangka waktu yang tak terbatas (ta’bid). Terkecuali apabila benda-benda bergerak itu menyertai benda tidak bergerak, misalnya mewakafkan tanah pertanian berikut peralatan untuk membajak dan memanen. Abu Yusuf, seperti dikemukakan di atas membolehkan wakaf benda-benda begerak yang sudah berlaku di masyarakat (lita’amuli al-nas). Abu Yusuf mengajukan landasan tekstual sebagai berikut :
Bمارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
Artinya :”Apa yang dipandang baik oleh masyarakat muslim, maka baik pula menurut pandangan Allah”
Pada prinsipnya Imam Abu Hanifah, seperti dikemukakan oleh Al-Kasani, tidak membolehkan wakaf benda-benda bergerak, termasuk wakaf kuda, wakaf senjata dan perlengkapan perang lainnya, bahkan wakaf buku-buku perpustakaan-pun tidak boleh. Adanya riwayat bahwa Khalid bin Walid mewakafkan kuda dan baju-baju besi untuk perang diartikan sebagai alat yang selalu dipakai dalam peperangan, bukan dalam arti diwakafkan. Abu Hanifah pada awalnya memandang bahwa wakaf bukanlah bagian dari syariat Islam sebagaimana difahami oleh ulama fikih, seperti halnya Syuraih yang mengingkari wakaf secara mutlak. Kemudian menerima wakaf sebagai suatu amal sosial yang sama dengan pinjaman. Untuk itu Abu Hanifah memberikan persyaratan yang ketat terhadap benda wakaf, harus berupa benda yang tidak bergerak dan memiliki karakter lestari. Benda-benda bergerak relatif mudah berubah dan mudah menyusut tidak boleh diwakafkan. Adapun kedua muridnya, Imam Muhammad dan Abu Yusuf, membolehkan wakaf benda-benda bergerak dengan beberapa persyaratan, yaitu mengikuti benda tidak bergerak, dan berlaku di masyarakat. Dengan demikian benda yang boleh diwakafkan makin luas, mencakup benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak dengan persyaratan tersebut.
Kedua, benda wakaf harus terpisah, benda-benda yang belum dipisahkan sehingga masih menyatu dengan benda yang tidak diwakafkan (musya’) tidak boleh diwakafkan karena tidak jelas batas-batasnya sehingga tidak dapat diserah terimakan. Demikian persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Muhammad. Namun menurut Imam Abu Yusuf persyaratan ini tidak diperlukan, ia mengatakan bahwa pewakaf boleh mewakafkan tanahnya yang belum dipisahkan.  Perbedaan ini berasal dari persoalan apakah wakaf merupakan perbuatan sepihak seperti halnya pembebasan budak, ataukah merupakan transaksi yang memerlukan pihak lain dalam pelaksanaannya. Abu Yusuf memandangnya sebagai perbuatan sepihak sehingga tidak memerlukan pihak penerima. Menurutnya pelaksanaan wakaf cukup dengan ikrar saja. Seseorang boleh mewakafkan tanah atau bangunan yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkan. Alasannya, bahwa Umar bin Khattab memiliki 100 kavling di Khaibar kemudian setelah Nabi memberikan petunjuk : “Kalau kamu mau, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya” Umar langsung mewakafkannya tanpa dipisahkan terlebih dahulu. Ini berarti mewakafkan tanah yang belum dipisahkan hukumnya boleh. Imam Muhammad memberikan jawaban bahwa ada kemungkinan kavling tersebut sudah diberi batas dan sudah dipisahkan, tetapi mungkin juga pemisahannya dilakukan sesudah itu sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa Umar melakukan tindakan demikian. Demikian hukumnya boleh seperti halnya hibah, apabila pemberi hibah (wahib) menghibahkan sebagian tanahnya kemudian sesudah itu baru diadakan pemisahan dan penyerahan, hukumnya boleh.
Imam Malik (94-179H / 716-795M) dan para pendukung madzhabnya membolehkan wakaf terhadap semua benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut pandangan mereka wakaf sama dengan sedekah,  benda-benda yang dapat disedekahkan dapat diwakafkan. Dengan demikian benda yang dapat diwakafkan meliputi tanah, bangunan, pepohonan, binatang, kendaraan, makanan, pakaian, perhiasan emas, perak, senjata, peralatan perang, dan sebagainya. Apabila wakaf untuk sementara (mu’aqqat), maka harta wakaf tidak disyaratkan berupa benda-benda yang tidak bergerak, dan apabila untuk selama-lamanya (mu’abbad) tetapi harta wakaf berupa benda-benda bergerak yang mudah berubah atau cepat rusak, maka benda wakaf dapat ditukar dengan benda-benda lain yang relatif memiliki daya tahan dengan ketentuan dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
Ulama Syafi’iyah, seperti dikemukakan Al-Nawawie,  membolehkan wakaf berupa benda-benda bergerak sebagaimana membolehkan wakaf berupa benda-benda tidak bergerak. Mereka mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya (mu’abbad), tidak boleh untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat). Namun demikian makna keabadian wakaf bersifat relatif, tergantung jenis benda yang diwakafkan. Benda-benda yang memiliki karakter lestari, tidak cepat rusak seperti tanah, bangunan, pohon, senjata, dan sebagainya, keabadiannya selama benda-benda itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan benda-benda yang cepat rusak, tidak memiliki daya tahan lama seperti karpet, tikar, kipas, lampu, dan sebagainya, keabadiannya sampai dengan benda-benda tersebut tidak berguna lagi. Selanjutnya mereka mensyaratkan harta yang diwakafkan berupa benda kongkrit (al-‘ain), milik penuh, lestari, ada manfaatnya, dan digunakan untuk kebajikan menurut pandangan syariat. Berdasarkan ketentuan ini benda-benda yang tidak ada wujudnya, seperti jasa dan manfaat, atau tidak ada gunanya seperti barang-barang yang sudah rusak, atau tidak memiliki karakter lestari seperti makanan, minuman, wangi-wangian dan sebagainya tidak dapat diwakafkan. Demikian pula benda-benda yang tidak diizinkan oleh syariat untuk memilikinya, seperti barang-barang yang diharamkan atau alat dan sarana yang digunakan untuk maksiat, tidak dapat diwakafkan.
Ulama Hanabilah, seperti halnya ulama Syafi’iyah, mensyaratkan benda yang diwakafkan berupa benda kongkrit, diketahui kadar dan ukurannya, dapat dimanfaatkan, dan memilliki karakter lestari. Mengenai kelestarian benda wakaf sifatnya relatif sesuai dengan jenis bendanya. Benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak yang berdaya tahan lama dan yang cepat rusak sifatnya relatif menurut kadar kekuatannya masing-masing. Berdasarkan ketentuan ini ulama Hanabilah membolehkan wakaf perhiasan dengan tujuan untuk dipinjamkan atau disewakan. Mereka tidak membolehkan wakaf berupa benda-benda yang tidak memiliki karakter lestari atau musnah seketika apabila digunakan, seperti makanan, minuman, parfum, lilin, dan sebagainya, kecuali wakaf air bersih dan minyak tanah untuk penerangan masjid hukumnya boleh.  Ibnu Qudamah tidak membolehkan wakaf uang dinar dan uang dirham dengan alasan bahwa keduanya tidak memiliki karakter lestari. Ibnu Qudamah memandang uang hanya sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan sama halnya makanan dan minuman, tidak memandangnya sebagai standar nilai yang dapat disimpan dan dipertahankan. Berbeda dengan emas dan selaka yang dijadikan perhiasan, menurutnya boleh diwakafkan karena dapat dimanfaatkan tanpa musnah, seperti dipinjamkan atau disewakan untuk menghias pengantin.

III.     WAKAF UANG
Ulama fikih mempersoalkan apakah uang (al-nuqud) dapat diwakafkan, mengingat sifatnya yang tidak tetap dan musnah ketika digunakan. Sebagian mereka membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Persoalan ini timbul disebabkan karena uang secara fungsional digunakan sebagai alat tukar menukar yang musnah apabila digunakan, tidak melihat uang sebagai standar nilai. Apabila uang difungsikan sebagai alat tukar menukar, maka uang tidak memenuhi persyaratan wakaf, karena tidak memiliki karakter lestari, tetapi apabila difungsikan sebagai standar nilai yang relatif dapat dipertahankan, tentu memenuhi syarat untuk diwakafkan, karena uang dalam fungsi ini dapat disimpan dan dapat dipinjamkan, bahkan dapat dijual belikan.
Ulama Hanafiyah, seperti dikemukakan di atas, menyaratkan benda yang diwakafkan berupa benda-benda yang dapat dipertahankan dalam waktu yang lama (shalihatan lilbaqa’), dengan demikian ulama Hanafiyah tidak membolehkan wakaf uang karena termasuk benda-benda yang sifatnya tidak tetap dan musnah ketika digunakan. Namun Ibnu Abidin menjelaskan bahwa uang dirham dan uang dinar dapat wakafkan dengan alasan sudah berlaku di masyarakat (li ta’amul al-naas). Ia menunjukan contoh di negeri Romawi dan negeri-negeri lainnya berlaku wakaf uang.  Selanjutnya mereka mempersoalkan apakah ketentuan ini termasuk kedalam fatwa Imam Muhammd yang membolehkan wakaf benda bergerak dengan pertimbangan karena sudah berlaku di masyarakat, atau mengadopsi pendapat orang lain di luar madzhab Hanafi. Sebagian mereka memandangnya termasuk kedalam fatwa Imam Muhammad, dan yang lain memandangnya sebagai hasil adopsi dari madzhab Zufar yang dilansir oleh sahabatnya bernama Al-Anshari.
Imam Ramli, dari kalangan Syafi’iyah turut mempersoalkan ilhaq wakaf uang dengan wakaf benda-benda bergerak seperti difatwakan oleh Imam Muhammad. Menurutnya ilhaq yang demikian tidak tepat karena benda-benda bergerak yang difatwakan Imam Muhammad memiliki karakter lestari sedangkan uang tidak, uang tetap tidak dapat diwakafkan. Ibnu Abidin mengklarifikasi persoalan ini dengan menjelaskan bahwa uang walaupun ketika digunakan tidak ada lagi wujudnya, tetapi nilainya dapat dipertahankan sehingga penggantinya menduduki posisi yang sama dengan aslinya walaupun uang pengganti tersebut bukanlah uang semula.  Persoalan ini berkembang lebih lanjut hingga menjangkau bibit tanaman yang dapat ditakar (al-makil) atau dapat ditimbang (al-mauzun) yang dipinjamkan kepada para petani dan setelah panen dibayar dalam jumlah yang sama, kemudian dipinjamkan lagi kepada petani lain, dan sesudah panen dibayar lagi, begitu seterusnya. Atau bibit tersebut dijual dan uangnya dijadikan modal kerjasama dengan pihak lain dan hasilnya atau keuntungannya disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Mereka membolehkan wakaf yang demikian dengan alasan menggunakan pola istibdal yaitu menukar barang yang sejenis dengan nilai yang sama.
Imam Malik dan Syi’ah Imamiyah, seperti dikemukakan Abu Zahrah,  membolehkan wakaf benda-benda bergerak sejalan dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu (mu’aqqat) seperti satu tahun, dua tahun atau lima tahun. Dengan membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu ini persyaratan wakaf tidak mesti berupa benda-benda yang tahan lama atau yang tidak berubah, tetapi semua benda termasuk uang dan makanan boleh diwakafkan. Namun Wahbah menjelaskan bahwa ulama Malikiyah tidak membolehkan wakaf makanan dan uang.  Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip madzhab Malik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk beramal wakaf. Menurut mereka, sebagaimana telah dikemukakan di atas, amal wakaf boleh untuk jangka waktu yang tak terbatas (mu’abbad) dan boleh untuk jangka waktu terbatas (mu’aqqat). Dalam pandangan mereka wakaf sama dengan sedekah.  Persyaratan yang pokok adalah keadaan benda atau manfaat yang diwakafkan merupakan milik penuh. Benda-benda yang tersangkut dengan hak orang lain seperti benda yang masih tergadai atau masih dalam perjanjian sewa-menyewa tidak dapat diwakafkan. Tetapi orang yang memiliki hak menempati rumah dari perjanjian sewa-menyewa yang sah, maka hak menempati rumah tersebut dapat diwakafkan kepada orang lain atau lembaga tertentu. Oleh karena itu, yang dimaksud makanan dan uang yang tidak boleh diwakafkan, seperti dikemukakan Wahbah, adalah apabila digunakan untuk keperluan konsumtif. Misalnya padi, jagung atau gandum untuk digiling dan berasnya dibagikan kepada fakir miskin, atau uang digunakan untuk berbelanja, dan hewan digunakan untuk dipotong dan dibagikan dagingna kepada masyarakat, jelas tidak menjadi wakaf, karena barang-barang tersebut habis dikonsumsi. Tetapi apabila barang-barang tersebut digunakan untuk pembibitan atau modal usaha, maka hukumnya menjadi lain. Imam Malik pernah ditanya tentang orang yang mewakafkan kuda dan kendaraan yang semakin lemah dan baju yang semakin kusut, jawabannya : jual saja semuanya kemudian uangnya dibelikan lagi yang baru. Ibnu al-Qasim memberikan alternatif, apabila uang hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membeli yang baru, maka belikan barang yang kualitasnya lebih rendah dengan ketentuan memiliki fungsi yang sama. Dan apabila tidak mencukupi lagi, maka uangnya dapat dimanfaatkan apa saja pada sasaran yang sesuai dengan peruntukan wakafnya.
Ulama Syafi’iyah memberikan batasan benda-benda yang boleh diwakafkan meliputi segala benda yang dapat digunakan terus-menerus (baqa al-‘ain wa dawam al-manfaat).  Dengan batasan ini, benda-benda yang boleh diwakafkan mencakup benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, tambak, sumur, jalan, bangunan dan lain-lainnya dan benda-benda bergerak seperti mobil inventaris, mobil janazah, sepeda motor, buku perpustakaan, perlengkapan kantor, sapi ternak, kambing, kuda, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak boleh diwakafkan adalah benda-benda yang habis ketika dikonsumsi atau punah ketika digunakan seperti makanan, minuman, lilin, parfum, dan lain-lainnya. Mengenai wakaf uang, ulama Syafi’iyah tidak sepakat, sebagian mereka membolehkan dan sebagian lagi tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan wakaf uang beralasan bahwa uang (nuqud) dapat dijadikan perhiasan kemudian disewakan sehingga memperoleh keuntungan yang dapat dibagikan kepada fakir miskin,  sementara ulama yang tidak membolehkan beralasan bahwa penggunaan yang demikian bukanlah fungsi uang (nuqud) yang sebenarnya, fungsi uang yang sebenarnya adalah alat tukar menukar.
Para ulama tampak simpang siur dalam menjelaskan wakaf uang, karena mata uang saat itu berupa dinar (mata uang emas) dan dirham (mata uang perak). Dinar dan dirham sewaktu-waktu difungsikan sebagai perhiasan, seperti untuk bandul kalung, kancing baju perempuan, dan sebagainya. Selain itu dinar dan dirham memiliki nilai (harga) yang sesungguhnya, bukan nilai nominalnya seperti halnya uang kertas. Ulama Syafi’iyah, seperti diungkapkan oleh Al-Nawawi, membolehkan wakaf dinar dan dirham yang difungsikan sebagai perhiasan. Alasannya, Imam Nafi meriwayatkan bahwa Hafshah binti Umar pernah membeli perhiasan seharga 20.000 (dinar atau dirham) kemudian diwakafkan untuk kaum wanita dari keluarga Al-Khattab sehingga tidak dipungut zakatnya.
Ulama Hanabilah memberikan batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual), dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (da’im al-manfaat), dan tidak punah wujudnya ketika digunakan (baqa al-‘ain).  Dengan batasan ini benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda-benda bergerak seperti hewan, senjata, dan perlengkapan perang. Selanjutnya mereka menegaskan bahwa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti uang dirham, uang dinar, makanan, minuman, lilin, parfum dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan. Dalam penuturan Ibnu Abi Musa, Imam Ahmad tidak membolehkan wakaf perhiasan yang dianggap oleh para ulama telah mendapat legalitas dari syari’at. Imam Ahmad menolak hadits Hafsah binti Umar yang diriwayatkan oleh Al-Khalal dari Nafi tersebut di atas  dan mengqiyaskan uang dengan makanan dan minuman yang habis ketika digunakan sehingga ditetapkan tidak boleh untuk diwakafkan. Hal ini dapat diterima apabila uang dinar dan dirham difungsikan sebagai alat tukar menukar, akan tetapi apabila difungsikan sebagai perhiasan, meskipun menolak hadits Hafshah binti Umar sebagai landasan hukum, tetapi menyerupai benda-benda yang memiliki karakter lestari sehingga boleh diwakafkan, atau menggunakan metode istibdal, bahwa uang sebagai standar harga memiliki karakter yang sama dengan benda kongkrit (al-‘ain), yaitu dapat dipertahankan, dapat disimpan dan dapat dipinjamkan walaupun pengembaliannya bukanlah uang yang dipinjamkan dahulu, tetapi memiliki nilai yang sama, tentu dapat diwakafkan.

IV.    PRAKTIK WAKAF GONTOR
1. Konsep Wakaf Gontor
Konsep wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor mengacu pada tujuan hukum Islam (maqashid al-Syari’ah) yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemedaratan.  Tujuan wakaf, sebagaimana telah dikemukakan di atas, ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memeberikan bantuan kemanusiaan yang dilembagakan (al-tahbis) agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pondok Modern Darussalam Gontor mengembangkan konsep wakaf hingga mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak, uang dan jasa. Trimurti  selaku pimpinan pondok merumuskan konsep wakaf yang eksploratif dan terbuka, melegalkan semua bentuk wakaf meliputi semua jenis barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi dengan tujuan agar dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, Trimurti melegalkan berbagai transaksi yang ditujukan untuk pondok sebagai wakaf yang sah.
Konsep wakaf ini mengundang kontroversi, terutama di kalangan ulama pesantren yang umumnya penganut madzhab Syafi’ie. Trimurti dalam konsep wakafnya lebih menitikberatkan pada aspek maslahat. Trimurti menerima wakaf dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan prosedurnya melalui bermacam-macam transaksi. Berdasarkan dari fakta di lapangan tersebut kemudian diinduksi sehingga akhirnya dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.
Pada saat itu, masyarakat umumnya memandang bahwa amal wakaf hanya berlaku pada benda-benda tertentu yang diproses melalui pernyataan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat secara luas. Kriteria tersebut mengacu pada leteratur Syafi’iyah yang banyak ditemukan di pondok-pondok pesantren. Sementara Trimurti menerima wakaf lebih ekploratif dan terbuka, mencakup wakaf uang dan jasa dan transaksinya tidak terbatas pada ikrar, tetapi meliputi transaksi-transaksi lain yang ditujukan untuk lembaga.
Trimurti tidak hanya memberikan gagasan wakaf eksploratif dan terbuka kepada masyarakat, tetapi langsung memberikan contoh berwakaf dengan menyerahkan semua aset pondok untuk kepentingan pendidikan. Trimurti dalam penyerahan wakafnya memerikan amanat yang dituangkan dalam piagam wakaf. Teks piagam mengamanatkan bahwa Badan Wakaf dalam menjalankan program pondoknya agar selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syarai’at. Piagam tidak menjelaskan secara eksplisit tema-tema fikih yang dimaksud dengan ketentuan syari’at tersebut, tetapi dilihat dari pernyataan normatifnya menyiratkan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian wakaf. Teks piagam tersebut mencantumkan beberapa amanat, pertama bahwa Badan Wakaf agar selalu tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan syari’at, kedua agar benda wakaf selalu dijaga kelestariannya sebagai amal jariyah, ketiga agar pondok selalu dijadikan sumber ilmu agama Islam, Bahasa Arab, dan ilmu pengetahuan umum, dan keempat agar tetap menjaga dan mempertahankan nilai dan jiwa pondok.
Memperhatikan isi amanat tersebut dapat dijelaskan bahwa Trimurti ingin menegaskan landasan idil penyelenggaraan pondok dan wakafnya adalah Islam. Artinya harus selalu berpijak pada aqidah islam yang benar dan syari’at islam yang kuat. Amanat kedua menyangkut masalah pengelolaan wakaf, Trimurti melihat fakta di lapanagan bahwa harta wakaf banyak yang terlantar bahkan musnah disebabkan karena pengelolaan yang masih belum didasarkan pada kerangka kerja profesional. Oleh karena itu, amanat tersebut menekankan agar Badan Wakaf mengelola dan memberdayakan wakaf secara sungguh-sungguh sehingga memperoleh manfaat yang optimal. Amanat ketiga memuat sasaran-sasaran wakaf, yaitu untuk biaya operasional pondok. Artinya bahwa hasil-hasil pemberdayaan wakaf agar digunakan untuk peningkatan mutu penddikan pondok yang meliputi ilmu agama, bahasa Arab, Inggeris dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Sedangkan amanat keempat menekankan penanaman nilai dan budaya pondok kepada segenap keluarga pondok, baik kalangan santri maupun ustadz dan pengasuh. Nilai dan budaya pondok tersebut kemudian menjadi semacam idologi yaang selalu dijunjung tinggi di Pondok Modern Darussalam Gontor.
Teks piagam selanjutnya menjelaskan sumber dan proses terjadinya wakaf, pertama menyebutkan bahwa harta wakaf yang diserahkan itu selain dari hak milik tiga bersaudara (Trimurti) adalah bantuan-bantuan masyarakat yang dihimpun semenjak awal berdirinya pondok hingga ditandatanganinya piagam. Kedua bahwa Raden Rachmat Sukarto, kakak Trimurti, tidak turut menandatangani piagam sebagai pewakaf padahal sebagian tanahnya diberikan untuk kepentingan pondok, karena tanda tangannya sebagai wakil orang tua dan sebagai Kepala Desa sangat diperlukan. Selain itu, Raden Rachmat menerima amanat dari orang tua untuk memelihara rumah pusaka peninggalan orang tua. Ketiga bahwa Kyai Haji Ahmad Sahal penyerahan wakafnya bersyarat, selama anak-anaknya masih sekolah, pohon kelapa yang berada di atas tanah wakaf akan diambil hasilnya oleh pewakaf sampai dengan anak-anaknya selesai sekolah. Dan keempat bahwa selama Kyai Haji Ahmad Sahal, Kyai Haji Zaenuddin Fannani dan Kyai Haji Imam Zarkasyi masih hidup, alumni penerima wakaf hanya berfungsi sebagai pembantu.
Memperhatikan isi teks piagam, dapatlah dijelaskan bahwa Trimurti selaku pimpinan pondok memberikan konsep wakaf yang lebih eksploratif dan terbuka, mengakomodir berbagai pandangan ulama fikih dengan tujuan untuk melegalkan wakafnya. Pimpinan pondok dengan pernyataannya bahwa memandang bahwa praktik wakaf boleh dilakukan terhadap semua barang yang memiliki nilai ekonomi atau manfaat. Selain itu, prosesnya dapat dilakukan melalui berbagai transaksi yang ditujukan untuk lembaga. Lebih jauh pimpinan pondok memandang bahwa suatu kegiatan yang ditujukan untuk lembaga menjadi wakaf yang sah walaupun tidak diikrarkan sebagai wakaf (al-waqf bi al-fi’li).
Perbedaan yang prinsip dalam praktik wakaf Umar dan wakaf Gontor adalah bahwa harta wakaf pada wakaf Umar berupa tanah produktif yang mengalir hasilnya setiap tahun tanpa mengurangi aset wakafnya, sementara wakaf Gontor memasukkan uang dan jasa yang apabila dilihat dari fungsinya tidak memiliki karakter lestari. Dengan demikian apabila mendeduksi wakaf Umar, maka wakaf uang dan jasa yang dipraktikkan di Gontor tidak memenuhi persyaratan wakaf yang sah.  Akan tetapi Trimurti menginduksi fakta-fakta di lapangan yang mempraktikkan wakaf uang dan jasa dengan menggunakan metode maslahat, bukan metode qiyas sehingga menyimpulkan bahwa sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai serta memiliki manfaat atau nilai ekonomi dapat diwakafkan.  Trimurti tampak mengadopsi pendapat ulama madzhab Maliki yang membolehkan semua benda yang bernilai ekonomi untuk diwakafkan. Mereka beralasan, karena tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah (ibadah) dan sekaligus memberikan bantuan kesejahteraan pada masyarakat, maka sebagai konsekwensinya semua benda yang dapat disedekahkan dan memiliki daya tahan lama dapat diwakafkan.
Selain itu, Trimurti memandang bahwa keabsahan wakaf tidak mesti dinyatakan dalam transaksi tertentu, tetapi dapat dilakukan dengan transaksi-transaksi lain sepanjang transaksi tersebut ditujukan untuk lembaga atau dilembagakan (al-tahbis). Konsep ini membuktikan kebenaran norma universal (kaidah fiqhiyah) yang menyatakan bahwa dasar pertimbangan hukum dalam transaksi adalah maksud dan tujuannya, bukan ungkapan kalimat dan kata-katanya.  Bahkan, apabila seseorang membangun sebuah gedung dengan tujuan untuk dilembagakan, seperti membangun masjid, mushalla dan sebagainya, maka dapat dilegalkan menjadi wakaf walaupun tidak diikrarkan wakafnya (al-waqf bi al-fi’li). Konsep wakaf ini mengadopsi pendapat ulama madzhab Hanbali yang mengabsahkan praktik wakaf melalui perbuatan.
Trimurti menggagas konsep wakaf yang mencakup semua aset yang disumbangkan untuk pengembangkan pondok, baik berupa benda kongkrit maupun berupa uang dan tenaga atau pikiran seperti disebutkan dalam teks piagam dengan tujuan untuk mengakomodir seluruh aktifitas para pekerja dan para ahli yang bekerja dengan suka rela sebagai amal yang tidak sia-sia. Alasan sosiologis dari konsep ini karena dalam faktannya telah dipraktekkan oleh masyarakat (li ta’amul al-nas),  sedangkan alasan yuridis didasarkan pada kaidah fikih bahwa praktik masyarakat dapat dijadikan landasan hukum yang dapat diamalkan.
Lebih jauh Trimurti membolehkan wakaf bersyarat (waqf al-mu’allaq) dan wakaf sebahagian yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya (waqf al-musya’). Wakaf bersyarat artinya wakaf yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mewakafkan harta, tetapi ditangguhkan waktu penyerahannya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pewakaf atau keluarganya. Kasusnya terjadi bahwa salah seorang pewakaf Gontor mewakafkan sebidang tanah pekarangan tetapi sebagian hasilnya ditangguhkan untuk membiayai kepentingan pewakaf dan keluarganya selama beberapa tahun. Praktik wakaf ini secara lahirnya tidak sah, karena esensi wakaf adalah memberikan manfaat kepada pihak lembaga, bukan memberikan bendanya dengan pemberian yang lepas. Permasalahan pertama mengenai apakah wakaf yang ditangguhkan penyerahannya (wakaf mu’allaq) adalah sah, bukankah persyaratan wakaf itu harus langsung (tanjiz). Permasalahan kedua mengenai wakaf sebagian yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya (wakaf musya’).
Musthafa Salabi menjelaskan tentang adanya perbedaan pedapat mengenai hukumnya penangguhan wakaf tersebut. Apabila yang dimaksud penangguhan tersebut adalah sesudah pewakafnya meninggal dunia, maka hukumnya sama dengan wasiat, yakni mengikat dalam ⅓ harta, selebihnya tergantung kerelaan ahli waris. Namun apabila yang dimaksud penangguhan tersebut selain kematian, maka menurut sebagian ulama wakafnya sah dan perolehan manfaatnya menunggu setelah sampai pada waktu yang dijanjikan. Tetapi menurut sebagian yang lain hukumnya tidak sah karena dengan penangguhan tersebut transaksi wakafnya dianggap tidak terjadi. Titik persoalannya adalah mengenai apakah wakaf merupakan perbuatan melepaskan hak milik untuk digulirkan kepada pihak lain, atau hanya bersifat pemberian manfaat seperti halnya dalam sewa menyewa, atau merupakan penyerahan milik yang statusnya menjadi milik Allah dan hasilnya disalurkan kepada pihak penerima. Apabila jawabannya untuk menggulirkan benda atau manfaat kepada pihak lain, maka adanya penangguhan tidak menghalangi keabsahan transaksi tersebut. Tetapi apabila merupakan pelepasan hak dan berpindah kepada Allah, maka dengan penangguhan tersebut hukumnya tidak sah, karena hal ini termasuk transaksi yang meminta persyaratan langsung (al-shighat al-munjizat).
Demikian apabila transaksi wakaf dianalogkan dengan transaksi-transaksi hibah dan ijarah, tetapi kasus wakaf Gontor dapat didekati dengan tujuan dan sasaran wakafnya, yaitu untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan. Teks piagam menyebutkan, bahwa “Kyai Ahmad Sahal penyerahan wakafnya bersyarat, selama anak-anaknya masih sekolah, pohon kelapa yang berada di atas tanah wakaf akan diambil hasilnya oleh pewakaf sampai dengan anak-anaknya selesai sekolah”. Secara substansial teks piagam ini tidak bertentangan dengan konteks, karena putra-putri pewakaf yang dijadikan syarat penangguhan wakaf ternyata termasuk orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf, yaitu untuk membiayai pendidikan hingga selesai.
Mengenai wakaf al-musya’ yaitu wakaf sebagian harta yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya. Hal ini terjadi ketika seseorang mendirikan sebuah lembaga di atas tanah yang belum dipisahkan atau belum diberi batas-batas dari tanah yang tidak diwakafkannya. Wakaf demikian mengundang kontroversi di kalangan ulama fikih. Ulama yang mensyaratkan adanya serah terima (al-qabdh) dalam transaksi wakaf, memandang bahwa wakaf musya’ tidak sah, karena tidak memungkinkan untuk diserah terimakan. Sementara ulama yang tidak mensyaratkan serah terima dalam transaksi wakaf memandang bahwa wakaf musya’ adalah sah.  Ibnu Qasim, salah seorang penganut madzhab Hanbali, mengklaim bahwa kebolehan wakaf musya’ merupakan pendapat jumhur ulama. Lebih dari itu Ibnu Qasim menerangkan bahwa menurut al-Wazir tentang sahnya wakaf musya’ merupakan kesepakatan ulama.  Klaim adanya kesepakatan ulama dalam persoalan ini tidak tepat, kecuali apabila yang dimaksudkan adalah kesepakatan ulama Hanabilah, bukan ulama secara umum, karena faktanya sebagian ulama ada yang menolak pendapat tersebut.
Apabila dicermati dari dua pendapat di atas, maka pendapat yang lebih maslahat adalah pendapat yang membolehkan wakaf musya’ alasannya karena secara faktual wakaf musya’ tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi ketika beliau membangun sebuah komplek yang kemudian dijadikan pusat penyebaran Islam di Madinah. Pembangunan tersebut meliputi sebuah masjid (masjid al-Nabawi), tempat pemukiman kaum muhajirin (shuffah masjid) dan rumah tempat tinggal Nabi sendiri. Di antara rumah Nabi dan masjid terdapat tanah kosong yang disebut raudhah, tetapi sama sekali tidak diberi batas-batas yang jelas mana yang diwakafkan dan mana yang tidak. Praktik wakaf ini selain melegitimasi praktik wakaf tanpa ikrar (al-waqf bi al-fi’li), juga melegitimasi praktik wakaf yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya.  Yang kedua bahwa wakaf musya’ memberikan kemudahan kepada para pewakaf yang masih membutuhkan barang yang diwakafkannya untuk beberapa wakatu lamanya. Banyak orang yang termotivasi untuk melakukan praktik wakaf, tetapi masih membutuhkan manfaat dari hartanya itu. Apabila wakaf sebagian harta yang belum dipisahkan dari yang tidak diwakafkannya dapat dilegalkan sebagai wakaf, tentu dapat mendorong tumbuhnya amal wakaf yang lebih luas.

2. Sumber-Sumber Wakaf Gontor
Wakaf awal Pondok Modern Darussalam Gontor berasal dari kyai (Trimurti) yang mengikrarkan wakafnya pada tanggal 12 Oktober 1958 meliputi tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha, tanah kering (darat) seluas 1,740 ha dan gedung beserta perlengkapannya sebanyak 12 unit. Tanah kering terletak di komplek pondok Gontor 1 yang menyatu dengan pemukiman masyarakat dan tanah basah tersebar di daerah Banyuwangi, Jombang dan Kediri. Sementara gedung sebanyak 12 unit berdiri di atas tanah seluas 4.995,73 m2 (0,5ha) yang terdiri atas sebuah masjid tua, dua buah gedung sekolah, satu buah balai pertemuan, enam buah asrama santri, satu buah perumahan guru dan satu buah gedung perpustakaan.
Pada tahun 1960 pimpinan pondok mendapat wakaf dari seorang dermawan asal Solo seluas hampir 200 ha di Mantingan Kabupaten Ngawi. Selanjutnya mendapat wakaf berupa lembaga pondok, yaitu wakaf pondok dari Kyai Nawawi Ishaq Banyuwangi yang membangun pondok Darul Muttaqin pada tahun 1997 setelah berjalan tiga tahun diwakafkan ke Gontor;  wakaf pondok Kyai Kafrawi Ridhwan Kediri yang membangun pondok Darul Marifat  pada tahun 1986 di atas tanah seluas 6,5 ha, setelah berjalan tujuh tahun diwakafkan ke Gontor;  wakaf Ibu Qayumi  Magelang yang merintis berdirinya sebuah pesantren Darul Qiyam dengan mendirikan sebuah masjid dan perumahan kyai pada tahun 1999 di atas tanah seluas 2,3 ha kemudian diwakafkan ke Gontor; dan Pemerintah Sulawesi Tenggara menjalin kerjasama dengan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor untuk membangun komplek pendidikan di wilayahnya (Riyadhatul Mujahidin). Untuk merealisasikan program ini Pemda Kendari menyediakan lahan seluas 1000 ha agar diolah menjadi lahan produktif dan hasilnya dijadikan sumber keuangan pondok
Selain itu, Pondok Modern Darussalam Gontor menerima wakaf tanah langsung dari masyarakat dan dari hasil pembelian. Perluasan tanah wakaf yang diperoleh dari hasil pembelian hingga tahun 2007 mencapai 102,64 ha, sementara dari wakaf langsung seluas 618,45 ha  ditambah dengan hibah dari Pemerintah Sulawesi Tenggara seluas 1000 ha hingga jumlah seluruhnya mencapai 1721,09 ha.
Sumber wakaf uang diperoleh dari infak wali santri yang jumlahnya cukup besar. Setiap wali santri pada awal tahun memberikan infak dengan beberapa komponen, diantaranya uang pangkal, uang penambahan bangunan, pembangunan kampus baru, kesehatan, administrasi dan kepanitiaan jumlahnya 1,95 juta. Jumlah wali santri yang memberikan infak tahun 2007 dari capel sebanyak 4000  orang mencapai 7,8 milyar dan dari santri baru sebanyak 3000  orang mencapai 5,85 milyar serta dari santri lama sebanyak 10900  orang mencapai 10,355 milyar. Pada tahun 2008 jumlah infak naik secara kumulatif dari berbagai komponen seperti tersebut di atas sehingga dari capel dan santri baru masing-masing sebesar 2,42 juta dan dari santri lama sebesar 1,22 juta sehingga memperoleh infak dari capel sebesar 9,68 milyar, dari santri baru 7,26 milyar dan dari sanri lama sebesar 13,298 milyar
Sumber wakaf uang selain dari infak ialah dari iuran capel Gontor 2 dan Gontor Putri 2 setiap tahun tidak kurang dari 4000 orang dan santri yang terdaftar berdasarkan data tahun 2007 sebanyak 13900 orang. Total uang dari capel selama 3 bulan sebesar 3,6 milyar dengan rincian masing-masing capel membayar 300 ribu rupiah/santri/bulan, sedangkan dari santri lama selama satu tahun sebesar 14,04 milyar.  Iuran tahun 2008 naik 10% menjadi 330 ribu rupiah/santri/bulan  sehingga total pemasukan dari capel 3,96 milyar dan dari santri lama sebesar 15,444 milyar
Wakaf lain di pondok Gontor dikenal adanya wakaf diri. Term “wakaf diri” tidak dikenal dalam leteratur fikih, tetapi substansinya ditemukan dalam Alqur’an dengan istilah muharrar  yaitu orang atau orang-orang yang menyediakan seluruh hidupnya untuk mengabdi ke Baital Maqdis serta melepaskan diri dari berbagai ikatan dengan dunia luar.  Sebagai konsekwensinya orang atau orang-orang yang telah menyatakan diri (ikrar) sebagai pengabdi di sebuah lembaga keagamaan atau telah mewakafkan diri menjadi terikat dengan lembaga itu sesuai dengan pernyataan (ikrar)-nya.  Imam Al-Nawawi secara tegas mengatakan bahwa wakaf diri tidak sah. Selanjutnya Imam Al-Zuhri memberikan alasan bahwa ketidak absahan wakaf diri tersebut karena seorang merdeka tidak dapat menguasai dirinya, berbeda dengan hamba sahaya, dirinya dikuasai oleh tuannya sehingga tuannya dapat mewakafkan hamba sahaya tersebut.  Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk mejamin kelangsungan hidup pondok. Faktanya, seperti telah dikemukakan di atas, banyak orang yang sengaja menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, mushalla, pondok, madrasah dan sebagainya dengan niat untuk beramal. Mereka membuat rancangan bangunan dilengkapi dengan gambar dan rencana anggaran, tidak mau menerima imbalan. Praktik wakaf demikian memberikan peluang kepada masyarakat untuk berlomba-lomba beramal wakaf walaupun dalam bentuk tenaga dan pikiran. Amal tidak terbatas pada harta dan uang, tetapi bisa berupa jasa dan pelayanan.
Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor mengembangkan konsep wakaf eksploratif dan terbuka, mencakup semua benda yang memiliki nilai ekonomi dan nilai manfaat serta prosesnya mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga, hukumnya adalah sah menjadi wakaf berdasarkan pertimbangan al-mashlahah al-mursalah, istihsan, ‘urf dan maqashid al-syari’ah.  Keabsahan ini terbukti diperkuat oleh fatwa MUI tahun 2002 tentang sahnya wakaf uang, fatwa MUI tahun 2003 tentang hak cipta sebagai huquq al-maliyah, fatwa MUI tahun 2005 tentang hak kekayaan intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang mengakui uang dan jasa sebagai harta yang sah diwakafkan

V.    PENUTUP
Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konsep wakaf sebagai produk ijtihad mengalami perkembangan dari masa ke masa. Para ulama pada setiap saat selalu berusaha untuk memberikan jawaban atas kasus-kasus wakaf yang secara eksplisit belum terakomodir oleh teks (nushush al-Qur’an wa al-hadits) dengan menggunakan metode qiyas, istishlah, istihsan, ‘urf dengan maksud untuk mewujudkan tujuan hukum (maqashid al-syari’ah) dari amal wakaf mencapai kemaslahatan dan menghindarkan kemedaratan, baik di dunia (sebagai amal sosial) maupun akhirat (sebagai ritual). Yang perlu dipertahankan dalam amal wakaf adalah mempertahankan aset (baqa a-‘ain) dalam arti hartanya, bukan jenis bendanya, dan melestarikan manfaatnya (dawam al-manfaat) agar pahalanya tetap mengalir sesuai dengan tujuan wakaf.

Pekalongan, 27 Februari 2010

Share on :

About

Syaikh Ahmad Rifa'i: Lumakuho siro kabeh nejo ing Allah,Tingkahe dangan lan abot sayah,Tingkahe sugih miskin gagah,Tuwin loro waras susah dalam manah. Follow @tanbihun_com

 

EBOOK GRATIS UNTUK ANDA !

Artikel Gratis Langsung Ke Email Anda, Jangan Lupa Cek Email Anda Untuk Aktifasinya !

 
Tagged with:

permasalahan wakaf di indonesia,permasalahan wakaf

BACA JUGA!close