Perkawinan Tidak Satu Majelis

Hosting Unlimited Indonesia


A.    Pendahuluan

nikahSyari’at Islam diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Berbeda dengan hukum yang diciptakan oleh manusia, baik yang ditetapkan melalui kesepakatan ataupun melalui kekuasaan, produk hukumnya hanya mengatur manusia sebagai anggota  masyarakat semata-mata (odening van het sociale leven), karena hukum dipandang sebagai hasil proses kehidupan manusia dalam konteks bermasyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Cicero Ubi Societas Ibi Ius, dimana ada masyarakat disitu ada hokum. Dengan demikian ketika manusia hidup seorang diri, tanpa ada orang lain, berarti tidak ada hokum, alasannya karena tidak ada pihak lain yang akan menuntut sekalipun ia berbuat sesuka hatinya. Syari’at Islam pada dasarnya melarang perbuatan yang bersifat merusak sekalipun perbuatan itu menyenangkan serta tidak merugikan pihak lain. Misalnya mengkonsumsi pil ekstase atau mengisap sabu-sabu, sekalipun perbuatan itu tidak mengganggu orang lain tetap dilarang, alasannya karena dapat merusak akal yang seharusnya dijaga dengan baik. Demikian pula halnya dengan zina (prostitusi), perbuatan tersebut dilarang sekalipun dilakukan atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak lain yang dirugikan, alasannya karena perbuatan tersebut merusak moral, syari’at memandangnya sebagai kejahatan social (al-fakhsya’). Contoh lain seandainya ada seorang melakukan penganiayaan terhadap dirinya sendiri atau merusak harta miliknya dengan cara membakar atau membuangnya ke laut, maka perbuatan yang demikian ini dilarang, alasannya karena  menimbulkan kerusakan (al-mafsadat). Demikian jauhnya syari’at Islam mengatur tingkah laku manusia hingga menjangkau seluruh aspek kehidupan dengan tujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan rohani dan jasmani, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakatnya.

B.    Pengertian dan Tujuan Nikah

Menurut bahasa nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dan menurut fiqh nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan suami-isteri dengan menggunakan lafal nikah atau yang semakna dengan itu. Dari pengertian ini tergambar bahwa nikah yang diproses melalui prosedur-prosedur tertentu itu bukanlah tanpa tujuan, diantara tujuannya adalah agar memperoleh hubungan suami isteri yang halal, agar memperoleh keturunan yang sah, menjalin kasih saying, memenuhi naluri kebapaan atau keibuan, mempererat hubungan keluarga, dan sebagainya. Al-Dahlawi memandang bahwa pernikahan yang disyari’atkan Allah merupakan sebuah lembaga yang memproses keturunan manusia yang sah. Salah satu urusan yang sangat penting dan perlu dijaga  kelestariannya, kata Ad-Dahlawi, adalah memproses keturunan yang sah itu (hifdz al-nasl). Badran Abu al-Ainain Badran menjelaskan bahwa lembaga keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tali batin yang sangat kokoh. Untuk menguatkan pendapatnya itu Badran mengajukan bukti bahwa Allah mensyari’atkan terbentuknya keluarga melalui para Nabi dan para Rasul yang  diturunkan ke dunia agar diteladani oleh umatnya, seperti disebutkan dalam surat 13 (al-Ra’d) ayat 38 :

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu, dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”

Badran memberikan komentar bahwa untuk melestarikan keturunan  mestilah melalui pembentukan keluarga, karena dengan pembentukan keluarga (al-zawaj) maka keluarga-keluarga yang lain (al-usrah) akan terwujud dan terbina dengan baik, dan secara sosiologis pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas[1]. Oleh karena itu, syari’at memberikan perhatian khusus terhadap masalah keluarga ini, syari’at memberikan ketentuan hukum yang rinci yang tidak ditemukan dalam ketentuan hukum-hukum lainnya. Pertama syari’at memberikan petunjuk bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal, mulai dari proses memilih pasangan (ikhtiyar al-zauj wa al-zaujah), melamar (khithbah), siapa yang boleh dilamar dan siapa yang tidak boleh dilamar sampai prosesi pernikahannya (ijab qabul). Setelah itu syari’at mengatur pembinaan dan cara-cara mengatasi konflik jika terjadi krisis yang melanda  keluarga. Dalam hal ini Syari’at memberikan petunjuk yang lengkap melalui nash-nash al-Qur’an dan al-Sunnah, bahkan perihal pembagian harta bersama seandainya terjadi perceraian, telah  diatur secara rinci dalam al-Qur’an.

C.   Nikah yang Tidak Direstui Syari’at

Sayid Sabiq mengemukakan ada enam macam cara memperoleh keturunan yang berlaku di masa jahiliyah yang dianulir oleh syari’at, yaitu :

1.       Pergundikan (nikah al-khadn); yaitu seorang laki-laki mengambil seorang perempuan sebagai piaraan, atau seorang perempuan mempunyai laki-laki piaraan (QS An-Nisa, 4 : 25).

1.                 Tukar menukar isteri (nikah al-badal); yaitu seorang laki-laki mengadakan perjanjian untuk menyerahkan isterinya kepada orang lain dan mengambil isteri orang lain itu sebagai isterinya dengan memberi sejumlah uang tambahan.

2.                 Nikah Istibdla’, seperti diriwayatkan oleh ‘Aisyah,[2] yaitu pernikahan yang dilakukan dengan cara seorang suami menyuruh isterinya untuk mendatangi laki-laki lain dengan maksud agar dicampuri hingga hamil. Apabila sudah hamil baru kembali pada suaminya. Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang unggul.

3.                 Poliandri; pernikahan yang dilakukan dengan cara ramai-ramai, 10 orang atau lebih meniduri seorang perempuan hingga hamil, apabila bayinya sudah lahir maka perempuan itu memilih siapa yang menjadi bapaknya.

4.                 Prostitusi; pernikahan yang dilakukan dengan banyak laki-laki hingga mempunyai anak. Setelah mempunyai anak dilakukan semacam tes darah (al-qafah) kemudian anak dinasabkan kepada laki-laki yang mempunyai kemiripan.

5.                 Nikah yang dilestarikan hingga saat ini. Ibnu Rusyd menambahkan empat bentuk perkawinan lagi yang dilarang   oleh syari’at, yaitu :

6.                 Nikah syighar; adalah pernikahan seorang wali dengan cara menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki lain dan laki-laki lain itu menikahkan anak perempuannya dengan wali tersebut tanpa membayar maskawin.

7.                 Nikah mut’ah; adalah pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan pernikahan ini hanya untuk mencari kesenangan semata-mata (al-mut’ah).

8.                 Tumpang lamaran (al-khithbah ‘ala al-khithbah); adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang dilamar oleh orang lain.

9.                 Nikah muhallil; adalah penikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan seorang perempuan yang ditalak tiga kembali kepada bekas suaminya. Menurut Ibnu Rusyd  keempat bentuk pernikahan tersebut dilarang oleh syari’at dengan suatu dalil yang tegas. .[3]

D.    Konsep Perkawinan Menurut Syari’at Islam

Al-Marghinani salah seorang pemuka madzhab Hanafi menjelaskan bahwa pernikahan diproses dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk ijab dan Kabul bisa menggunakan kata :”saya kawinkan” atau “saya nikahkan” dan bisa menggunakan kata : “saya hibahkan, saya milikkan dan saya sedekahkan“. Ibnul Humam menambahkan kata “saya jadikan“. Selanjutnya Ibnul Humam memberikan komentar bahwa kata al-hibah, al-tamlik, al-sadaqah dan al-ju’li dalam konteks perkawinan adalah “kiasan” (majaz). Menurutnya kata-kata kiasan berlaku dalam syari’at sebagai mana berlaku di dalam lughat.[4] Al-Marghinani lebih lanjut mengemukakan beberapa kata yang masih diperselisihkan keabsahannya di kalangan mereka sendiri, yaitu  kata: al-bai’, al-ibahah, al-ihlal, al-i’arah dan al-washiyah.  Apabila seorang wanita mengatakan kepada calon suaminya :”saya jual diri saya kepadamu dengan uang sekian” atau orang tua (wali) mengucapkan:”saya jual anak perempuan saya kepadamu dengan uang sekian“, selanjutnya dijawab oleh calon suaminya “ya“, maka menurut pendapat yang benar (sahih) kata al-Marghinani adalah sah. Abu Bakar al-A’masy tidak setuju dengan pendapat ini, demikian pula dengan menggunakan kata “pesan” (al-salam) atau tukar menukar (al-sharf) dan sebagainya. Namun yang manqul dari Abu Hanifah menegaskan bahwa setiap kata yang dapat digunakan untuk memindahkan hak milik  atas hamba sahaya dapat digunakan dalam proses perkawinan.[5] Dengan demikian prosesi perkawinan menurut Abu Hanifah sama dengan pelaksanaan perjanjian perdata pada umumnya sehingga dapat menggunakan kalimat apa saja yang maksudnya  untuk memindahkan hak milik pada orang lain.

Imam Malik dalam Al-Muwatha’ tidak mempersoalkan ijab dan kabul apakah menggunakan kalimat tertentu (al-tajwiz wa al-inkah) ataukah boleh  menggunakan kalimat-kalimat lainnya.  Tetapi Ibnu Rusyd salah seorang pemuka mazhabnya menjelaskan bahwa prosesi pernikahan dengan menggunakan kata tajwiz dan inkah telah disepakati ulama, sedangkan menggunakan kata al-hibah, al-bai’ atau al-shadaqah terdapat pendapat kontropersial, ada kelompok yang membolehkan, di dalamnya termasuk Malik dan Abu Hanifah.[6] Kontropersi ini berlatar belakang mengenai apakah perjanjian nikah memerlukan ucapan (lafal) khusus dengan disertai niat, ataukah cukup dengan menggunakan pernyataan yang dapat difahami oleh kedua belah pihak, tanpa niat. Bagi ulama yang mempertahankan adanya ucapan dan niat, mengharuskan penggunaan kata inkah atau tajwiz, dan bagi ulama yang tidak mensyaratkan ucapan tertentu, mereka membolehkan kata apa saja sepanjang dapat difahami maknanya oleh kedua belah pihak.

Madzhab Syafi’i memberikan persyaratan yang sangat ketat dalam persoalan ini. Al-Syairazi salah seorang ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwa prosesi perkawinan harus menggunakan kalimat yang berakar kata “tajwiz’ atau “inkah“, tidak boleh menggunakan kalimat lainnya seperti tamlik, hibah dan sebagainya karena tidak menunjukkan makna nikah secara tegas. Adapun mengenai kasus perkawinan Nabi menggunakan kata hibah seperti disebutkan dalam surat 33 (al-Ahzab) ayat 50,[7] adalah khushushiyat untuk Nabi, bukan untuk umatnya, bahkan ada yang berpendirian tetap tidak boleh walaupun untuk Nabi sendiri[8]. Persoalan ini meluas sampai kepada bagaimana hukumnya jika diungkapkan dalam bahasa selain Arab. Sebagian ulama Syafi’iyah menetapkan tidak boleh mengungkapkan dengan bahasa selain Arab. Untuk menguatkan pendapatnya ini mereka mengemukakan sebuah hadits yang menegaskan sebagai berikut :

واستحللتم فروجهن بكلمة الله

“Dan halalkanlah farjinya dengan kalimat Allah”

Secara tekstual kata kalimat Allah adalah kata yang tercantum dalam Al-Qur’an yaitu kata “al-tazwij” dan “al-inkah” yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Dengan demikian maka  penggunaan kalimat selain bahasa Arab tidak boleh, karena bahasa selain bahasa Arab itu tidak dapat menggantikan kedudukan bahasa Al-Qur’an. Abu Said al-Ushthukhri memberikan alternatif  bahwa apabila para pihak dapat menggunakan bahasa Arab yang baik, maka tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab, tetapi jika tidak bisa, maka hukumnya boleh menggunakan bahasa selain Arab, karena yang bersangkutan tidak mampu menguingkapkan dengan bahasa Arab (dharurat). Dan ada pendapat yang moderat, memandang sah menggunakan bahasa selain Arab, baik para pihak mampu berbahasa Arab atau tidak mampu. Alasannya karena ungkapan kalimat bukan bahasa Arab yang mengandung pengertian nikah dapat mewakili kalimat Arab tersebut. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syairazi dan direkomendasikan sebagai pendapat yang sahih.[9]

Ulama Hanabilah sejalan dengan ulama Syafi’iyah, bahwa penggunaan kalimat dalam prosesi perkawinan tidak boleh menggunakan kata selain tajwiz dan inkah. Demikian pula halnya keharusan penggunaan bahasa Arab bagi para pihak yang mampu mengucapkannya dengan baik. Adapun bagi mereka yang tidak mampu mengucapkannya, itu masalah lain (darurat), akan tetapi bagi yang mampu lalu tidak menggunakan bahasa itu berarti menyimpang dari ketentuan, maka hukumnya tidak boleh.[10]

Dalam masalah ini tampak bahwa sebagian ulama terikat pada doktrin syari’at  sehingga memformulasikan akad sesuai dengan teks-teks yang dianggapnya sakral dan baku. Tetapi sebahagian lagi tidak terikat dengan teks dan tidak memandang sebagai kalimat yang sudah baku. Pendapat kedua ini berorientasi bahwa dalam hukum perikatan, termasuk didalamnya adalah perjanjian nikah, yang dijadikan dasar adalah tujuannya, bukan kata-katanya, maka sepanjang kata-kata itu mempunyai hubungan makna dengan syari’at, boleh digunakan untuk mengungkapkan perjanjian nikah (akad al-nikah). Kata kunci (al-rukn al-haqiqi) dalam perkawinan adalah suka rela antara kedua belah pihak dan adanya kesepakatan tujuan dalam melakukan perikatan. Namun karena suka rela itu termasuk persoalan yang abstrak dan tidak dapat diukur, maka pernyataan yang menunjukan ketetapan hati itu perlu diungkapkan. Bentuk ungkapannya bisa menggunakan kalimat apa saja asalkan sesuai dengan maksud dan tujuan kedua belah pihak. Yang berpendapat demikian adalah ulama Hanafi dan ulama-ulama lain seperti Ats-Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan Abu Daud, sedangkan yang tidak setuju adalah Al-Syafi’i, Ahmad, Ibnu al-Musayyab dan ‘Atha.[11]

E.    Prosedur Nikah

Prosesi pernikahan diatur dalam fiqh dengan menggunakan term dan prosedur tertentu. Seorang penganut madzhab Syafi’ie, Taqiyuddin Abu Bakar al-Dimasyqi menegaskan bahwa prosedur nikah sekurang-kurangnya majelis itu dihadiri oleh empat orang yang terlibat langsung dalam prosesi pernikahan, yaitu : wali, mempelai laki-laki, dan dua orang saksi. Seandainya wali mewakilkan kepada salah seorang dari kedua saksi tersebut lalu ia hadir dalam pernikahannya, maka nikahnya tidak sah, karena seorang saksinya telah bertindak sebagai wakil wali.[12] Dalam Al-Mughnie[13] ada sebuah hadits yang belum dilacak statusnya yang melatar belakangi pendapat ini, yaitu :

كل نكاح لم يحضره اربعة فهو سفاح: زوج وولى وشاهدان

“Setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat orang berarti prostitusi, yaitu : calon suami, wali, dan dua orang saksi”

Ulama Syafi’iyah memberikan persyaratan yang sangat ketat dalam prosedur pernikahan, para pelakunya harus orang yang cakap bertindak menurut hukum, harus laki-laki, merdeka, adil, dapat mendengar, dapat melihat, dan dapat berbicara.  Para saksi hadir dalam satu majelis, melihat langsung dan mendengar serta memahami apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Bahkan dianjurkan agar dalam prosesi akad nikah tersebut dihadiri oleh para ulama dan sejumlah besar orang-orang saleh yang memiliki kualifikasi yang sama.[14] Imam al-Ramlie menegaskan bahwa prosedur nikah harus sesuai dengan petunjuk syari’at, baik penggunaan kalimatnya maupun prosedurnya, tidak boleh menggunakan qiyas karena pernikahan termasuk bagian dari ibadah.[15]

Sayid Sabiq menegaskan bahwa rukun nikah pada hakekatnya adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak mereka untuk saling mengikatkan diri. Akan tetapi karena kedua unsur ini bersifat rohani dan tidak mungkin diketahui oleh orang lain maka harus ada ungkapan ijab dan kabul yang menjelaskan maksud-maksud di atas. Ijab menunjukan keinginan seseorang terhadap pihak lain untuk melakukan ikatan pernikahan, sedangkan kabul adalah persetujuan dari pihak kedua akan ikatan pernikahan tersebut. Sabiq selanjutnya menyaratkan bahwa ijab dan kabul tersebut harus dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum dan dilakukan dalam satu majelis. Yang dimaksud satu majelis menurut pendapatnya adalah tidak ada perkataan lain yang menghalangi antara ijab dan qabul, atau sesuatu perbuatan yang menurut uruf dianggap memisahkan keduanya. Ulama Hanabilah dan Hanafiyah tidak mensyaratkan kabul langsung segera sesudah ijabnya diucapkan, kabul terlambat atau agak lama asal masih dalam satu majelis.[16]

F.    Kesimpulan dan Penutup

Hukum pernikahan dilihat dari prosedurnya yang menyangkut perjanjian antara dua orang yang berkepentingan : wali dan mempelai laki-laki, tergolong mu’amalah, tetapi dilihat dari intervensi syari’at yang sangat ketat, menggunakan dalil tafshili, seperti dalam masalah ibadah, serta ada penegasan dari pembawa syari’at bahwa nikah adalah suatu perbuatan sunnah, maka tergolong ibadah. Dengan demikian timbul kontroversi, ada ulama yang memandang nikah termasuk ibadah (ta’abbudie) sehingga memberikan persyaratan yang sangat ketat, dan ada yang memandang mu’amalah (perjanjian perdata) sehingga membolehkan berbagai prosedur yang bisa diterima oleh kedua belah pihak serta para saksi.

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dijadikan sebagai bahan mudzakarah hukum munakahat, dan semoga bermanfaat. Amin


[1] Badran Abu al Ainain Badran, al-Fiqh al-Muqaran li al-Ahwal al-Syakhshiyah (Bairut,  Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, Tt.), h. 10-11

[2] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Bairut, Dar al-Fikr, 1977), j. II,  h. 6

[3] Abu al-Walid dan Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi, Bidayah al-Mujtahid, (Bairut, Dar al-Fikr, Tt,) j. II, h. 47

[4] Muhammad bin Abdul Wahid, Ibnu al-Humam, Syarah Fathul Qadir, (Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), j. III, h. 187

[5] Ibid, h. 188

[6] Ibnu Rusyd, Op.cit, h.4

[7] وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون ةالمؤمنين

[8] Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, al-Muhazzab fie fiqh al-Imam  al- Syafi’I (Semarang, Thoha Putra, Tt,) j. II, h. 41

[9] Ibid

[10] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (Bairut, Dar Al-Fikr, 1989), j. VII, h. 40-41

[11] Sayid Sabiq, op. cit, 30-31

[12] Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Dimasyqi, Kifayah al-Ahyar (Bairut, Dar al-Fikr, Tt.), juz 2, hlm. 51

[13] Muwaffiquddin & Syamsuddin Ibnai Qudamah, Al-Mughnie (Bairut, Dar al-Fikr, Tt.), juz 7, hlm. 361-362

[14] Al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj (Bairut, Dar al-Fikr, Tt.), juz 3, hlm. 144

[15] Ibnu Syihab al-Ramlie, nihayah al-Muhtaj (Bairut, Dar al-Fikr, 1984), juz 6, hlm. 211-212

[16] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Bairut, Dar al-Fikr, 1977), juz 2, hlm. 29

1 Comment on Perkawinan Tidak Satu Majelis

  1. (maaf) izin mengamankan PERTAMA dulu. Boleh kan?!
    Yang belum kawin ayo lekas kawin

Leave a comment

Your email address will not be published.

*