Tanbihun- Banyak orang menyanjung demokrasi. Dimana-mana orang membicarakannya, ikut membebek mempercayainya sebagai juru selamat bagi peradaban manusia. Demokrasi mempunyai kaidah ‘Suara rakyat adalah suara Tuhan’ vox populi vox dei. Kebenaran diukur dari suara mayoritas. Padahal kebenaran adalah kebenaran. Tidak bisa dipengaruhi kebanyakan orang, atau sedikitnya orang. Di kampung Kabel Pendek Cempaka Putih Jakarta tempoe doeloe tentu suara adzan menjadi suara aneh yang mengganggu telinga mayoritas sekawanan tetangga yang sedang asyik masyuk.
Tetapi sementara banyak lapisan masyarakat menganggap bahwa suara mayoritas adalah suara kebenaran. Masyarakat sunni pun mempercayai hal itu, dibuktikan dengan adanya ijma, atau istilah ‘jumhur ulama’.
Kenyataan demokrasi ini juga terjadi di masyarakat pesantren. Misalnya anda pernah mampir di salah satu pesantren besar di Jawa Timur. Anda akan diketawai, saat anda uring-uringan kehilangan sandal, karena sudah menjadi maklum hukum disana berlaku ‘sandalmu adalah sandalku’.
Mungkin anda menganggapnya ghoshob, tapi bagi suara santri disana hal itu sudah hal biasa. Ghosob yang secara fikih selamanya dianggap jelek, bisa menjadi boleh, saat masyarakat pesantren telah membudayakannya. Dalam kata lain, adat kebiasaan ghosob bisa memaklumkan kesalahan seseorang menjadi ketidaksalahan. Itulah ‘suara adat rakyat santri’ di salah satu pesantren.
Dalam pemilihan pemimpin, demokrasi mengajarkan pemilihan langsung. Tetapi menurut survey hampir tujuh puluh persen pemimpin daerah, bupati, wali kota dan gubernur adalah koruptor. Padahal pemimpin-pemimpin itu hasil pilihan langsung rakyat. Hal itu menunjukkan bahwa pilihan rakyat adalah keliru.
Sudah sekian ribu kepemimpinan menunjukkan bahwa rakyat selalu keliru memilih pemimpinnya. Bahkan rakyat selalu kecele ketika mempercayai seseorang. Masyarakat kadang berharap pada seseorang, lembaga, profesi, jabatan, atau satu partai, tetapi saat orang, atau partai itu bergabung dengan ‘lingkaran setan’ ia juga jadi setan. Lingkaran setan itu sekarang bernama kapitalisme. Agama yang tuhannya adalah Uang, Syahwat, dan Keuntungan Materi. Nabinya bernama Adam Smith. Kitab sucinya Philosophie of capital. Umatnya dari berbagai agama dan bangsa, termasuk para ulama dan kiai.
Sudah Sirna Kepercayaan
Siapa yang harus dipercaya? Sudah tak ada lagi, karena yang dipercaya, selalu bohong. Yang dititipi amanat selalu khianat. Yang di juluki wakil rakyat, selalu merampok uang-uang bantuan pemerintah untuk rakyat.
Rakyat percaya bahwa orang yang bersorban itu kiai, eh ternyata dia suka memperkosa anak orang. Rakyat menggebu-gebu mendengarkan mauidloh hasanah seseorang yang punya pesantren, tapi ternyata di akhir masanya, orang itu play boy cap ustadz. Banyak orang percaya pada seseorang yang berperawakan besar, tegap, dan kelihatannya tegas. Di beberapa pemilihan umum rakyat mempercayainya dan punya harapan besar kepadanya, tetapi rakyat lagi-lagi kecewa. Ternyata dia penakut, dan paling takut kalau dianggap takut.
Di kesempatan lain banyak orang mempercayakan masalah kesehatannya kepada dokter, tetapi menurut penelitian yang dilakukan di salah satu kabupaten bahwa hampir lima puluh persen dokter melanggar menggunakan obat anti biotik kepada pasien anak-anak yang berpenyakit ringan.
Penulis beberapa kali mendampingi, saudara, orang tua, dan teman yang sakit. Ketika teman itu periksa ke dokter A, dokter A bilang penyakitnya A, maka harus minum obat A. Karena belum sembuh, pindah ke dokter B, dokter B bilang bahwa dia kena penyakit B dan wajib minum obat B. Pindah lagi ke dokter C bisa penyakitnya pindah bernama C. Tentu dengan resep obat C. Padahal obat-obat itu semuanya mempunyai efek samping yang bisa menyerang organ penting tubuh kita. Tetapi kenapa diagnosa dokter selalu menggunakan ilmu kirologi, alias waton dikiro-kiro. Terus dimantapkan dengan resep obat yang dosisnya berkadar tinggi.
Pada akhirnya kita juga gak percaya kepada dokter. Tetapi beberapa teman mengatakan “dokter juga manusia, yang serba terbatas man…”
Banyak kejanggalan-kejanggalan masalah kesehatan yang ingin saya tanyakan langsung kepada dokter, tetapi dokter selalu sibuk dan saya harus tahu diri, karena berjubel pasien yang sedang mengantri menunggu giliran.
Pernah saya menderita penyakit TBC. Dokter memberikan resep obat untuk tiga sampai enam bulan. Syarat utamanya adalah: obat tak boleh telat diuntal. Timbul pertanyaan dibenak saya. Kata orang, mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama, akan mengakibatkan lemahnya liver. Terus aku menanyakan hal itu kepada dokter, “apakah tidak berbahaya untuk liver dok?” dokter menjawab enteng. “ya kalau livernya kena…nanti diobati dan pengobatan TBC nya dihentikan.” Padahal kita ingat aturan mainnya: obat TBC dikonsumsi tepat waktu dalam jangka waktu 3-6 bulan secara terus menerus. Kalau tidak tepat, atau terhentinya obat akan beresiko pada kebalnya virus terhadap obat. Dilema itu tak kuasa ku tanyakan lagi ke dokter. Dan hatiku berusaha menenangkan. “jangan menuntut apapun kepada orang lain, tuntutlah dirimu sendiri. Tapi yang jelas semua penyakit ada obatnya.”
Dalam hal pendidikan juga muncul ketidakpercayaan kepada lembaga pendidikan dan manusia-manusia pendidik. Munculnya trend home schooling menurut saya juga bagian dari gejala apatisnya orang tua terhadap lembaga pendidikan. Ketidakpercayaan lembaga pendidikan ini diwakili oleh kegelisahan Ratna Megawangi saat dia menyekolahkan anaknya di sekolahan favorit.
Di Jawa Barat anak kelahiran Amrik itu sekolah di sekolahan yang sangat padat kegiatan dan pelajaran. Hingga anaknya tertekan, karena justru si anak tak menemukan dunianya yang seharusnya menyenangkan, penuh dengan kerjasama, perhatian, saling mengasihi, bukan penuh ketegangan dan persaingan. Selang beberapa bulan anak mantan mentri itu sakit panas dan muntah-muntah, ia tak mau lagi hidup di ‘penjara sekolahan.’ Hingga akhirnya Ratna Megawangi terinspirasi untuk mendirikan beberapa ratus sekolahan dengan metode memanusiakan manusia yang bertujuan membangun karakter.
Bukti yang paling mudah tentang gagalnya lembaga, sistem pendidikan adalah dengan bertanya: Kebanyakan koruptor itu orang yang berpendidikan tinggi bukan? Bukannya tawuran, seks bebas, pilok-pilokan juga digemari pelajar. Hingga survey tentang keperawanan mencatat tingginya jumlah pelajar yang telah sobek selaput daranya di kota-kota besar. Kenyataan lain di Jakarta: banyak orang tua merasa was-was kalau punya anak perawan yang belajar di sekolah, karena maraknya ‘kecelakaan’.
Dalam hal penegakan hukum kita juga mengalami kekecewaan yang sangat berat. Hingga kita menamai gundukan di tengah jalan itu bernama ‘polisi tidur’. Kekecewaan ini kita simak bersama:
Suatu hari ada operasi lalulintas di jalan raya sebuah Kecamatan. Beberapa orang ditilang, karena tidak membawa STNK, juga beberapa tidak berhelm. Belum juga mereka pergi dari tempat operasi, ada yang nyletuk “paling golek sarapan…” lainnya lagi berkomentar, “paling disak dewe…” korban lainnya menyahuti, “maklum tanggal tuo…” tentu pembaca faham apa maksud potongan-potongan cletukan itu.
Karena beberapa komentar itu, penulis tertarik untuk bertanya kepada mereka. “apakah uang tilang tadi masuk kantong polisi, atau masuk kas negara.” Diantara yang mendengar pertanyaan itu langsung menyahuti, “paling dipangan dewe..” “paling diemplok dewe…” bahkan ada yang setengah berargumentasi, “nyatane setiap operasi mesti di sebelah warung anu…habis operasi langsung sarapan…” dari contoh kasus kecil itu penulis menyaring bahwa rakyat tidak percaya kepada salah satu perangkat hukum di Indonesia.
Di suatu kabupaten, penulis bermaksud membuat SIM (Surat Izin Mengemudi). Penulis mengurusnya di SAMSAT. Untuk mengantongi SIM, saya melewati tes tertulis juga lapangan. Saat tes lapangan penulis berbarengan dengan tujuh orang. Dari delapan orang tidak ada yang lulus tes praktek alasannya karena pembatas (adek-adek) yang dijadikan alur jalan terlalu sempit.
Kita dinyatakan tak lulus, polisi berujar “dua minggu lagi balik ke sini…” penulis menganggukkan kepala. Sengaja saya masih saja berdiam di sebelah lapangan tempat tes praktek ujian SIM. Sampai puluhan orang mengikuti tes lapangan, tetap saja tak satu orangpun lulus. Dua minggu kemudian aku ke SAMSAT. Sebelum mengurus lagi, saya melihat beberapa orang mengikuti tes lapangan tapi hasilnya sama: tidak ada yang lulus.
Akhirnya dari kerumun orang-orang di salah satu sudut lapangan tes SIM beredar kabar: “kalau pingin cepat lewat Bapak polisi yang ada di pintu masuk itu lho…” dalam batinku, “pantesan lapangan tesnya begitu mustahil untuk meluluskan calon penyandang SIM.” Suudzanku berkata, biar buat SIM nya lewat polisi yang nyambi jadi calo itu. Lumayan tiap SIM bisa mengantongi 20-30 ribu. Jadi tulisan besar di atas pintu ‘jangan lewat calo’ itu benar. Karena disana tidak ada calo, yang ada ‘polisi yang nyalo.’ Melihat kenyataan seperti itu, pupus sudah kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.
Dalam sistem politik praktis juga sangat menjauh dari kejujuran. Dari hulu hingga hilir penuh limbah politik uang. Misalnya ada cerita tentang seorang calon bupati yang harus setor upeti satu milyar untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan pusat salah satu partai. Misalnya ada dua kandidat bupati dari partai yang sama, tentu yang mendapat rekomendasi dari pimpinan pusat partai adalah dia yang menyuap lebih banyak. Hingga sudah lumrah satu kader partai saling cakar untuk menjatuhkan dan membunuh.
Beberapa calon bupati juga tega mengibuli para juragan untuk setor sekian ratus juta sebagai ongkos kampanye dirinya. Dengan janji-janji bohong, misalnya dijanjikan imbalan toko deret depan di pasar K. Ada yang dijanjikan keterlibatan dalam proyek infrastruktur.
Setiap janji politik itu bohong. Tidak malu manusia berjanji, sedang satu menit ke depan saja ia tak tahu nasibnya. Apakah masih hidup atau sudah mati. Ia menjanjikan ini itu, sedang dia sendiri tak bisa menjamin riskinya esok hari.
Setiap jelang pilkada banyak orang turut serta memeriahkan pesta suap menyuap. Berapa puluh milyar dihambur-hamburkan tak jelas. Maka tindakan yang paling rasional bagi bupati adalah menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal sekian milyar yang habis untuk biaya kampanye yang digelontorkan dalam hitungan hari dan bulan. Acara balas dendam itu bisa melalui penawaran sumber daya alam daerah kepada investor yang tentu bisa menangguk untung sampai tujuh turunan. Atau melalui patgulipat penganggaran proyek pembangunan infrastruktur. Dan cara yang paling lazim adalah pakai uang negara untuk kepentingan pribadi.
Dalam sistem politik praktis di indonesia saat ini sungguh tidak ada kepercayaan dalam setiap jengkal lini apapun. Satu partai saja, orang-orangnya saling menjungkalkan untuk berebut menjadi pimpinan. Apa yang bisa dibangun dari manusia-manusia srigala yang berebut daging kekuasaan selain kehancuran.
Dini hari, jam belum menunjukkan angka empat. Ada mobil hitam berhenti di salah satu rumah yang didepannya ada plang bertuliskan Dewan Pimpinan Cabang Partai Anu. Mobil-mobil itu berkeliling ke setiap DPC. Mereka ternyata mobil suruhan DPD untuk menjemput DPC. Kepentingannya adalah karena beberapa hari lagi ada pesta pemilihan PD partai anu di kabupaten anu. Ternyata masing-masing kandidat PD berlomba menjemput PC untuk dikarantina di salah satu hotel. Di hotel mereka di arahkan agar memilih penjemput. Bahkan mereka diberi pesangon sekian juta. Pada akhir karantina para PC ini juga dibisiki ancaman “awas kalau tidak milih saya. Jangan kaget kalau tiba-tiba perutnya busung.”
Begitulah kenyataan runyamnya politik uang hanya dalam potongan satu kasus. Menurut kabar untuk menjadi PD Partai Islam di Kabupaten P, seseorang rela kehilangan uang hampir seratus juta untuk acara suap dan pesta bersama kader-kader PC.
Maka peradaban politik Indonesia ini segera hancur dengan ‘revolusi Tuhan’. Dan diganti dengan peradaban ilahiah.
Rakyat selalu dikecewakan kepercayaannya dalam segala bidang. Karena beberapa kali rakyat percaya, tetapi kepercayaannya itu ternyata salah, karena dikhianati. Maka untuk apa rakyat percaya. Untuk apa memilih, seseorang yang pasti membohonginya? Hingga rasa frustasi rakyat memuncak, timbullah prinsip ‘lebih baik memilih pemimpin yang memberikan uang’. Karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Disini sebenarnya letak keruwetan demokrasi.
Alasannya karena kebanyakan rakyat sudah apatis terhadap kepemimpinan di Indonesia. Milih si A atau si B sama saja, gak ada perubahannya. Sehingga mereka tidak mempercayai para calon pemimpinnya. Kata rakyatnya, “bagaimana kami percaya kepada seseorang, sedang kenal saja tidak!!!.” Akhirnya mereka memilih pemimpin yang memberikan uang saat jelang pemilihan. Sudah maklum orang-orang berprinsip “aku milih calon bupati yang ngasih uang paling banyak.”
Peradaban mulia apa yang akan dibangun di Indonesia, selain kehancuran. Kalau manusianya meyakini uang dan syahwat sebagai Tuhan.
Paciran Lamongan, 3 April 2011
Ahmad Saifullah
Penulis: Ahmad Saifullah
alasan orang membicarakan demokrasi (1),filsafat atau syahwat kuasa (1)
